MLM dan Pengentasan Kemiskinan (1)

Tahukah anda bahwa ketika masih menjabat sebagai Presiden AS, Bill Clinton pernah berujar dan menyambut bisnis MLM sebagai model bisnis yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan tetap menjaga sisi kemanusiaannya? Sungguh luar biasa bila seorang presiden memandang positif bisnis MLM. Tak Cuma Clinton, mantan PM Malaysia DR Mahathir Mohammad juga menyampaikan sambutan menggembirakan karena di matanya bisnis MLM sangat membantu rakyatnya. Dia mengucapkan rasa terimakasihnya kepada para distributor MLM yang mampu menjadi pondasi kekuatan ekonomi rakyatnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian kawasan Asia Tenggara pada 1998 lalu sehingga Malaysia mampu bertahan menghadapi gelombang krisis moneter.

Sambutan positif seperti itu adalah cerminan nyata bahwa bisnis MLM bukan sekadar bisnis recehan. Dengan kekuatan system yang dikembangkan selama ini, secara perlahan model bisnis MLM telah meyakinkan para pengambil keputusan di tingkat pemerintahan sebagai model usaha yang bisa diterapkan dalam mengentaskan kemiskinan. Tak sebatas mengentaskan kemiskinan secara materi tentu saja, tapi juga mengentaskan kemiskinan motivasi (mental) masyarakat yang beban ekonominya begitu berat.

Padahal, selama ini pemerintah kita sudah bertahun-tahun menerapkan berbagai model pengentasan kemiskinan dengan beragam program. Ada PPMK (Program Pengembangan Masyarakat Kelurahan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PPFM (Program Penanggulangan Fakir Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dsb. Triliunan dana dikucurkan pemerintah untuk mensukseskan program ini. Bila perlu meminta dana hibah dari Bank Dunia atau ADB yang tentu saja sebagian dana harus dikembalikan pemerintah (dari uang rakyat) dengan disertai bunga yang sedikit tapi sebetulnya nyelekit.

Hasilnya? Kemiskinan tetap tidak mengalami penyusutan signifikan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Kalaupun ada peningkatan, selalu jadi bahan perdebatan antara angka yang disampaikan pemerintah via Biro Pusat Statistik (BPS) dengan kalangan LSM, bahkan dengan Bank Dunia sendiri. Tak ada ukuran standar yang pasti mengenai batas kemiskinan dan kesejahteraan.

Kemiskinan memang relatif. Tapi bagaimana pun kemiskinan menjadi momok menakutkan bagi pemerintahan di manapun. Gelontoran dana yang dikucurkan angkanya makin meningkat, tapi kemiskinan tak mengalami perubahan. Terlebih dana yang digelontorkan seringkali disalahgunakan, entah oleh pengelola program maupun masyarakat pengguna dana. Itu terjadi karena program pengentasan kemiskinan di negeri ini lebih banyak dipandang sebagai proyek, bukan program. Dijadikan proyek karena duit yang ada lebih banyak dipakai untuk biaya operasional program, bukan bagaimana dijadikan alat untuk mengentaskan kemiskinan.

Program-program seperti itu harus kita akui kurang memberikan nilai pendidikan dan kedewasaan bagi masyarakat dan juga pengelola pemerintahan sendiri. Dana yang disediakan pemerintah telah menempatkan pemerintah sebagai “sinterklas”. Sementara rakyat tidak menjadi mandiri karena lebih menunggu dan menengadahkan harapan kucuran dana untuk mereka kepada pemerintah. Lebih banyak “ikan” yang diberikan ketimbang bagaimana menggunakan “kail”. Mentalitas seperti tak mampu memotong mata rantai kemiskinan yang ada di masyarakat.